LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || Petugas BPS sudah mengetuk pintu rumah masyarakat dan usaha di Lombok Timur. Sebagaimana dikatakan Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, memastikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 masih on track. Memasuki pekan ketiga, capaian pendataan door to door sudah menembus 30 persen lebih dari target.
Sri Endah Wardanti, Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur.
"Kami optimistis seluruh target 100 persen bisa diselesaikan hingga akhir Agustus 2026," kata Sri Endah saat ditemui wartawan, Senin (6/7/2026).
Perjalanan tidak semulus angka. Di lapangan, petugas masih menemukan dua kendala utama.
Pertama, ada warga yang menolak diwawancarai. Kedua, banyak yang salah paham.
"Sebagian masyarakat mengira sudah didata karena sebelumnya didatangi petugas sensus lain. Padahal itu petugas dari instansi lain, seperti PLN," jelas Sri Endah.
Bentrok jadwal pendataan antar instansi ini membuat warga bingung. Padahal tujuan dan penyelenggaranya berbeda.
Untuk mengantisipasi penolakan, BPS memastikan semua petugas berseragam lengkap sesuai SOP. Ciri-cirinya bawa surat tugas, pakai kartu tanda pengenal, dan pakai rompi resmi BPS.
"Jangan ragu menerima kedatangan petugas yang punya identitas resmi itu. Mereka akan wawancara sesuai kuesioner, lalu baru menempelkan tanda," imbau Sri Endah.
Soal stiker yang ditempel di rumah, ia juga meluruskan. Stiker baru ditempel setelah wawancara selesai dan atas izin pemilik rumah.
"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap penempelan stiker tersebut," tegasnya.
BPS menekankan, data SE 2026 bukan sekadar formalitas. Hasil sensus ini akan jadi kompas pemerintah. Dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memetakan potensi usaha, hingga memastikan bantuan dan program tepat sasaran.
Ia berharap masyarakat Lotim kooperatif dan memberikan informasi yang benar. Dengan 70% perjalanan lagi, BPS Lotim butuh dukungan penuh warga. Karena sensus ini, muaranya kembali ke masyarakat usaha yang lebih maju dan kebijakan yang lebih pas.
"Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, pengembangan usaha, serta perencanaan program yang lebih tepat sasaran," pungkas Sri Endah. (RS/Toni)
