LOMBOK TIMUR – Radarselaparang.com || Efisiensi anggaran tidak boleh menjadi penghalang program. Dengan alasan itu, TP PKK Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meresmikan kolaborasi lintas sektor. Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan NGO digelar di Pendopo Bupati. Jumat (3/7/2026).
Ketua TP PKK Lotim Hj. Ra'yal Ain Warisin saat menandatangani perjanjian kerja sama dengan 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan NGO
Fokus kerja sama: menjalankan program Pokja I, II, III, dan IV TP PKK untuk menuntaskan persoalan sanitasi, kesehatan, stunting, dan pernikahan anak.
Ketua TP PKK Lotim Hj. Ra'yal Ain Warisin menegaskan, kerja bersama adalah keharusan dan menjadi jawaban atas kondisi saat ini terkait keterbatasan aanggaran.
"Seberat apa pun tugas dan program yang dihadapi, akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama," ujarnya.
Ia menyebut tanpa payung hukum yang jelas, program di lapangan akan tumpang tindih. Karena itu, kerja sama ini mengikat OPD secara formal.
" Kita ingin membangun kerja sama agar ada payung hukumnya yang jelas dalam mengimplementasikan program di lapangan," tegasnya.
Hj. Ra'yal Ain memaparkan pembagian tugas yang runut. Terkait sanitasi, PKK mengoptimalkan Pokja bidang edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta kelestarian lingkungan.
Untuk kesehatan, jalurnya melalui Posyandu. Sebanyak 6 OPD akan bersinergi langsung di layanan Posyandu. Jaringan PKK hingga dasawisma akan menjadi ujung tombak eksekusi di masyarakat.
Ketua TP PKK menyoroti dua masalah yang saling terkait, yakni Stunting dan Pernikahan Anak. Pernikahan anak kerap dipicu oleh faktor ekonomi, salah satunya ketika orang tua harus bekerja ke luar negeri sebagai PMI.
"sehingga pengawasan terhadap anak menjadi longgar karena dititipkan di keluarga yang lain," jelasnya.
Kondisi itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab stunting. Keduanya harus diselesaikan dalam satu jalur program.
Kepala Bappeda Achmad Dewanto mewakili OPD menyatakan sepakat. Ia menyebut efisiensi anggaran memaksa semua pihak berhenti berjalan sendiri.
"Di tengah kondisi anggaran yang sedang diefisiensi, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menguatkan," katanya.
Ia menilai kekuatan TP PKK ada pada jangkauannya hingga tingkat dasawisma, yang tidak dimiliki OPD.
Senada, Direktur LPSDM NTB Ririn Hayudiani yang mewakili NGO menyebut kolaborasi ini strategis. NGO telah 8-9 tahun bekerja di akar rumput. Kini dengan PKK sebagai simpul, program diharapkan lebih terarah.
"Melalui penandatanganan kerja sama ini, kita bersama-sama menyatukan potensi untuk mewujudkan capaian target Smart Lombok Timur," ujarnya.
Ia optimis, jika stunting, pernikahan anak, dan kemiskinan dikerjakan gotong royong, hasilnya akan signifikan.
Dengan kerja sama resmi ini, Lotim memilih model: OPD turun ke Posyandu, PKK menggerakkan dasawisma, NGO memperkuat akar rumput. Targetnya satu, yakni mengentaskan stunting dan memutus rantai pernikahan anak.
