Lombok Timur - Radarselaparang.com || Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memaparkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2027 di hadapan DPRD Lombok Timur dalam Rapat Paripurna XIII Masa Sidang III itu menjadi titik awal pembahasan APBD tahun depan. Senin (10/8/2026). 
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memaparkan KUA-PPAS tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPRD
Dalam rapat tersebut, Bupati yabg akrab disapa H. Iron menunjuk Badan Anggaran DPRD untuk segera membahas KUA-PPAS bersama tim eksekutif. Ia menekankan, arah kebijakan 2027 tetap fokus pada tiga hal yakni melanjutkan program prioritas, mempercepat pembangunan lewat skema tahun jamak, dan memperkuat iklim investasi melalui peningkatan nilai tambah sektor unggulan.
Untuk menopang itu, pemerintah mengusulkan proyeksi pendapatan daerah Rp3,176 triliun lebih. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah ditarget Rp602 miliar lebih, sementara pendapatan transfer diperkirakan Rp2,554 triliun lebih.
Di sisi belanja, angkanya juga Rp3,176 triliun lebih dengan komposisi belanja pegawai Rp1,325 triliun lebih, belanja barang dan jasa Rp1,017 triliun lebih, serta belanja modal Rp298 miliar lebih. Anggaran juga disiapkan untuk subsidi, hibah, bantuan sosial, dana bagi hasil, dan dana desa yang akan disalurkan ke 239 desa.
Bupati H. Iron menyampaikan, angka transfer pusat masih menggunakan dasar alokasi 2026 karena aturan resmi dari pemerintah pusat untuk 2027 belum keluar. Ia memastikan, begitu kebijakan pusat ditetapkan, proyeksi itu akan langsung disesuaikan.
Pemkab dan DPRD berkomitmen menuntaskan pembahasan secara terbuka dan tepat waktu agar APBD 2027 bisa ditetapkan lebih cepat dan pembangunan tidak molor.
Di hari yang sama, DPRD juga menggelar Rapat Paripurna XII Masa Sidang III Rapat ke-4. Setelah mendengar laporan Gabungan Komisi Kesatu dan Gabungan Komisi Kedua, dewan menyetujui dua rancangan peraturan daerah.
Raperda pertama tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan. Raperda kedua tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 terkait Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Dengan persetujuan itu, kedua raperda akan masuk tahap harmonisasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah dan mulai diterapkan di lapangan. (rs)
