LOMBOK TIMUR - radarselaparang.com || Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PC IMM Lombok Timur menyoroti meningkatnya ancaman bencana kebakaran pemukiman dan kebakaran hutan serta lahan karhutla di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Ketua PC IMM Lombok Timur, Ar Yandis.
Desakan itu muncul menyusul rentetan insiden kebakaran belakangan ini. Yang terbaru, kebakaran hebat melanda asrama santri MA Mu'allimin Syaikh Zainuddin NW Anjani di Kecamatan Suralaga pada Minggu malam, 23 Agustus 2026.
Ketua PC IMM Lombok Timur, Ar Yandis, menilai penanganan kebakaran di daerah ini masih terbentur kendala klasik, yakni keterbatasan sarana dan prasarana. Berdasarkan data di lapangan, dari total 12 armada mobil pemadam kebakaran yang dimiliki Dinas Damkarmat Lombok Timur, hanya separuhnya atau 6 unit yang layak beroperasi. Sisanya merupakan unit lama peninggalan tahun 1994.
Melihat kondisi tersebut, IMM Lombok Timur melayangkan tiga tuntutan krusial kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Pertama, mendesak Bupati dan DPRD Lombok Timur memprioritaskan anggaran pengadaan unit mobil pemadam kebakaran baru. Armada yang ada saat ini dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah cakupan Lombok Timur.
Kedua, mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Dinas Damkarmat melakukan pemetaan zonasi wilayah rawan kebakaran secara berkala. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat waktu respons petugas di lapangan.
Ketiga, mengingat Lombok Timur sedang memasuki puncak musim kemarau dan siaga darurat kekeringan, IMM meminta dinas terkait memperbanyak instalasi hidran, tandon penampung air, serta memastikan ketersediaan pasokan air di pemukiman padat penduduk dan area rawan karhutla.
"Kita tidak boleh menggunakan pola pemadam kebakaran yang hanya sibuk saat api sudah membesar. Pemerintah daerah harus memikirkan keselamatan warga secara fundamental. Anggaran mitigasi harus dialokasikan secara serius untuk penguatan armada dan fasilitas penampung air," ujar Ar Yandis dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
IMM memperingatkan, kelalaian dalam meremajakan fasilitas keselamatan publik berpotensi memicu kerugian material yang lebih besar hingga ancaman korban jiwa di masa mendatang.
Organisasi mahasiswa itu juga berkomitmen akan terus mengawal kebijakan anggaran daerah agar lebih berpihak pada sektor pelayanan dasar dan penanggulangan bencana. (RS/Toni)
