JAKARTA - radarselaparang.com ||
 |
| Ketua Satuan Tugas Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo. |
Ketua Satuan Tugas Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan program baru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional itu ditujukan bagi masyarakat yang memiliki tanah namun belum bersertipikat.
"Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini sertipikat gratis bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat," ujar Hashim Djojohadikusumo di hadapan awak media usai groundbreaking.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Kerja sama itu diperkuat melalui Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026 lalu.
Menurut Hashim, sertipikasi gratis tidak hanya memberi legalitas aset, tetapi juga membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Dengan kepastian hukum atas tanah, warga bisa memanfaatkan aset untuk keperluan produktif.
"Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha," jelasnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam mendukung penyediaan perumahan rakyat. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI untuk membangun hunian terjangkau di aset negara, salah satunya aset PT KAI.
"Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan," ungkap Maruarar Sirait.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang hadir dalam kegiatan tersebut meyakini kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program perumahan rakyat. Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN siap memastikan MBR tidak hanya mendapat hunian layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanah.
"Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka," ujar Ossy Dermawan.
Usai groundbreaking, Wamen Ossy bersama sejumlah pejabat meninjau rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau Manggarai. Turut hadir Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, serta sejumlah kepala kementerian dan lembaga lainnya.
