Daftar Isi [Tampil]

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purn. Djamari Chaniago dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia. 
Lombok Timur - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur bersama petugas Taman Nasional Gunung Rinjani, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan masyarakat berhasil memadamkan dua kebakaran lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dalam beberapa bulan terakhir.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan hal itu saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purn. Djamari Chaniago dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia. Senin (10/8/2026). 

Menurut yang akrab disapa H. Iron ini menyampaikan bahwakebakaran terjadi pada Mei dan awal Agustus 2026. Keduanya dapat dikendalikan dalam waktu relatif singkat. Pemadaman terakhir dinyatakan selesai pada dini hari Sabtu.

"Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari, Sabtu sudah clear, Pak," jelas H. Iron dalam laporannya kepada Menko Polkam.

Bupati H. Iron mengingatkan posisi TNGR yang tidak hanya menjadi destinasi wisata lokal dengan kunjungan tinggi, tetapi juga perhatian internasional. Kondisi itu membuat penanganan kebakaran di kawasan tersebut memiliki dampak yang lebih luas.

"Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan," tambahnya.

Karena keterbatasan sarana, Bupati H. Iron berharap pemerintah pusat memberikan dukungan tambahan. Saat ini Pemkab hanya memiliki dua kendaraan operasional untuk pemadaman, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan alat pelindung diri lainnya.

"Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut, kami dapat diperhatikan. Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya," urainya. 

"Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan yang lain kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami, Pak." Sambungnya.

Menko Polkam Djamari Chaniago memahami kekhawatiran tersebut. Ia meminta Pemkab Lombok Timur segera mengajukan permintaan penambahan sarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Djamari juga mengapresiasi langkah cepat Pemda dan seluruh pihak terkait dalam mengendalikan karhutla.

Dalam arahannya, Menko Polkam menekankan pentingnya pencegahan yang terukur, bukan hanya respons saat darurat. Ia mendorong perubahan pola penanganan secara fundamental sebelum titik api meluas. Seluruh unsur diminta meninggalkan ego sektoral dan membangun satu kesatuan operasi, mulai dari deteksi hingga penegakan hukum.

Sebagai upaya pencegahan, pemerintah pusat mendorong gerakan nasional pembukaan lahan tanpa bakar. Optimalisasi instrumen daerah juga harus didukung penegakan hukum yang konsisten.

Data nasional mencatat total luas karhutla periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 199.873 hektare. Mengingat prediksi puncak musim kemarau pada Agustus hingga September, pemerintah juga mengingatkan potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir sampah agar mendapat perhatian serius dari daerah.