Lombok Timur- radarselaparang.com || Perubahan aturan desil untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI JK membuat banyak warga bertanya-tanya. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur (Lotim), Adirka Wendi, memastikan desil 6 dan 7 sudah tidak lagi ditanggung pemerintah pusat.
"Untuk PBI JK yang dibayar pemerintah pusat itu pengaruh sama desil, 1-5 masih dari pusat. Sementara 6-10 nggak ada lagi. Itu wewenang pemerintah pusat," ujar Adirka. Rabu (16/9/2026).
Artinya, warga Lotim yang sebelumnya masuk desil 6 dan 7 dan iurannya dibayar pusat, kini otomatis tidak lagi ditanggung. Kebijakan ini berlaku nasional.
Lantas siapa yang menanggung warga miskin yang terlanjur masuk desil 6 ke atas? Adirka menyebut harapan ada di pemerintah daerah.
Untuk skema yang dibiayai APBD, kewenangan penuh ada di Pemda. Daerah bisa mendaftarkan warga tidak mampu sesuai kondisi riil di lapangan, meski secara data masuk desil 6 sampai 10.
"Tergantung kebijakan masing-masing daerah mau memasukkan siapa. Bisa jadi menurut data mereka desil 6 sampai 10, padahal memang tidak mampu. Jadi tergantung daerah untuk memasukkan masyarakatnya yang berhak dibayar iurannya," jelasnya.
Ia mencontohkan, di Lombok Timur jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa. Dari jumlah itu, yang iurannya ditanggung Pemda saat ini sekitar 282 ribu jiwa. Angka itu setara lebih dari 20 persen dari total penduduk dan menjadi yang terbesar di NTB.
"Pemda Lotim sudah menanggung lebih kurang 282 ribu peserta kategori tidak mampu. Ini paling banyak di NTB," katanya.
Skema ini, menurut Adirka, sangat membantu menutup celah warga miskin yang tidak lagi ter-cover pusat. Warga yang didaftarkan Pemda tetap mendapat manfaat yang sama. Tidak ada perbedaan layanan antara yang ditanggung pusat dan daerah. Kartunya bisa digunakan di mana saja.
"Yang membedakan hanya yang mendaftarkan. Kalau yang ditanggung Pemda, yang mendaftarkan Pemda dan hanya bisa didaftarkan di Lotim. Tapi untuk pelayanan, bisa di mana pun di seluruh Indonesia. Sakit di Bali atau Jakarta tetap dilayani," ujarnya.
Adirka juga menegaskan agar setiap peserta yang tergolong tidak mampu bisa langsung aktif saat sakit. Karena itu, pendataan oleh Pemda harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Apakah ini berhak dibayar iurannya atau tidak, itu tergantung Pemda sesuai keadaan masyarakatnya," pungkasnya. (RS)
