LOMBOK TIMUR - radarselaparang.com || Jagat media sosial di Lombok Timur (Lotim) mendadak geger setelah beredar potongan video yang memperlihatkan aksi tidak etis seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Dalam video tersebut, wakil rakyat itu terlihat bersama sejumlah kolega di sebuah kawasan destinasi wisata lokal dengan botol-botol minuman beralkohol terbentang jelas di samping mereka.
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri.
Video yang diunggah sendiri oleh oknum tersebut langsung viral dan memicu gelombang amarah publik. Warganet hingga tokoh masyarakat menyayangkan sikap pejabat publik yang dinilai tidak memiliki empati dan sensitivitas terhadap norma sosial di daerah.
Kegeraman warga bukan tanpa alasan. Aksi itu dinilai sangat ironis karena terjadi di saat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama aparat penegak hukum sedang gencar mensosialisasikan dan menegakkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Perilaku anggota dewan itu juga dianggap menampar wibawa lembaga legislatif yang justru bertugas membuat dan mengawasi pelaksanaan perda.
Menanggapi desakan publik yang semakin tajam, Pimpinan DPRD Lombok Timur akhirnya buka suara. Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, mengonfirmasi bahwa oknum anggota dewan dalam video tersebut telah dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban di internal dewan.
"Kami sudah menjalankan mekanisme di dewan dan untuk hasil masih menunggu dari BK," tegas Muhammad Yusri saat memberikan keterangan kepada awak media pada Kamis.(10/9/2026).
Yusri menyebut, oknum anggota dewan itu telah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Badan Kehormatan Dewan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan langkah awal penindakan secara kelembagaan terhadap pelanggaran etika yang dilakukan anggotanya.
Selain memeriksa, pimpinan dewan juga mengaku telah memberikan teguran dan peringatan keras. Yusri berharap skandal memalukan ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di kemudian hari.
"Kami juga selaku ketua sudah memberikan peringatan agar jangan sampai ada lagi kita lihat kita dengar seperti ini. Artinya masalah ini penting," ujarnya.
Kendati proses internal telah berjalan, publik belum sepenuhnya puas. Masyarakat dan aktivis lokal kini menyorot kinerja Badan Kehormatan DPRD Lombok Timur. Mereka menuntut keterbukaan informasi terkait hasil pemeriksaan serta penjatuhan sanksi etik yang nyata, bukan sekadar formalitas teguran.
Warga menilai, kepercayaan terhadap lembaga legislatif hanya bisa dikembalikan jika dewan berani menindak anggotanya sendiri secara tegas dan transparan. Hingga berita ini diturunkan, hasil akhir dari pemeriksaan BK DPRD Lombok Timur masih ditunggu publik. (RS/Toni)
