 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menyambut langsung kedatangan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto di Instalasi Telong Elong, |
Kegiatan berlangsung di Instalasi Telong Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ini menjadi jembatan bagi nelayan untuk menyampaikan persoalan nyata. Mulai dari keterbatasan keramba jaring apung sederhana, tidak adanya freezer, langkanya benih dan pakan, hingga sulitnya akses permodalan.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyebut kunjungan ini penting karena persoalan nelayan sudah berlangsung lama. Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat untuk menyimpan makanan dari lobster itu sendiri.
"Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun," ungkap Bupati di hadapan Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto.
Menurut Bupati, nelayan pembudidaya lobster masih masuk kelompok warga miskin. Karena itu ia berharap hasil kunjungan ini dapat diterjemahkan menjadi bantuan dan solusi konkret bagi masyarakat wilayah selatan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan, tujuan utama kunker adalah menyerap aspirasi dan masukan langsung dari nelayan penangkap benih bening lobster, pembudidaya, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
Hasilnya akan menjadi bahan Panitia Kerja Komisi IV dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.
"Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar," kata Hediati.
Komisi IV juga membuka ruang diskusi. Sejumlah nelayan Lotim memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan kebutuhan bantuan KJA yang layak, pakan stabil, akses modal, dan harga yang tidak fluktuatif.
Selain itu, kunker ini juga mempertemukan nelayan dengan jajaran Kementerian KKP, Badan Karantina Indonesia, Deputi Badan Pangan Nasional, dan direksi ID Food. Kehadiran lintas lembaga diharapkan mempercepat tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan.
Terkait wacana ekspor BBL, Komisi IV memastikan akan mengkaji lebih dalam dengan mempertimbangkan kuota, keberlanjutan, dan penguatan budidaya nasional. Tujuannya agar kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan devisa negara.
"Kita berharap ke depan Indonesia tidak hanya mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein sebagai penghasil lobster terbesar di dunia," tutup Hediati.
Bagi Lombok Timur, kunker ini menjadi momentum. Suara nelayan kini sudah sampai ke pusat. Tinggal menunggu, kapan bantuan sarana, modal, dan kebijakan yang dijanjikan benar-benar turun ke Telong Elong. (RS)
