Lombok Timur - radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui sinergi lintas organisasi perangkat daerah dan berbagai unsur terkait. Penguatan dilakukan lewat rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting untuk pembagian wilayah binaan tahun 2026.
Hadir Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting Kabupaten Lombok Timur
Rapat koordinasi berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Hadir Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting Kabupaten Lombok Timur. Selasa (1/9/2026).
Dalam pertemuan dibahas penguatan sistem kerja TPPS, termasuk mekanisme pembagian wilayah binaan sesuai Surat Keputusan Bupati. Pembagian wilayah diharapkan tidak hanya menjadi pembagian tugas administratif, tetapi juga memperjelas penanggung jawab atau person in charge dari setiap OPD di wilayah masing-masing.
Keberadaan PIC dinilai penting untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi. Setiap OPD diharapkan memiliki personel yang memahami perkembangan program di wilayah binaannya, sehingga informasi dan tindak lanjut berjalan berkesinambungan.
Wakil Bupati menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan keterampilan teknis, khususnya penyuluhan, pencatatan data, dan pemantauan berkelanjutan. Dukungan operasional juga penting, mulai dari ketersediaan logistik, pemberian insentif, hingga koordinasi rutin di tingkat wilayah.
Dalam Program Genting, intervensi dilakukan melalui dua pendekatan. Intervensi spesifik berupa bantuan nutrisi melalui pemberian makanan tambahan atau bahan pangan mentah kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah dua tahun.
Intervensi sensitif mencakup perbaikan infrastruktur dasar seperti bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, hingga pembangunan jembatan. Selain itu ada pendampingan dan edukasi berupa penyuluhan, komunikasi psikologis, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.
"Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting," tegas Wakil Bupati.
Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi NTB Lalu Makripuddin menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB. Ia mengapresiasi berbagai inovasi Pemkab Lombok Timur sebagai bentuk komitmen memperkuat pencegahan hingga ke sasaran.
Ia juga menyoroti realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang belum sinkron antara aplikasi dan laporan Dinas P3AKB. Karena itu ia berharap segera dilaporkan dan diperbarui ke pusat agar data sesuai kondisi di daerah.
Capaian Program Genting saat ini sudah mencapai 81 persen dan diharapkan terus ditingkatkan. Penekanan utama adalah memastikan bantuan tepat sasaran, dimanfaatkan, dan dikonsumsi penerima manfaat.
Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur Muksin menjelaskan Program Genting menyasar keluarga berisiko stunting meliputi ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan anak yang mengalami stunting. Pendampingan dilakukan melalui edukasi, intervensi, dan pemberian bantuan berkelanjutan.
Berdasarkan target BKKBN, jumlah keluarga berisiko stunting di Lombok Timur mencapai 14.106 keluarga. Dari jumlah itu, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi.
Intervensi yang sudah diberikan meliputi edukasi kepada 9.627 KRS, intervensi nutrisi kepada 1.574 KRS, intervensi air bersih kepada 394 KRS, intervensi jamban sehat kepada 14 KRS, serta bantuan rumah layak huni kepada satu keluarga.
Pemkab Lombok Timur berharap intervensi tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat. Dengan penguatan pembagian wilayah, penetapan PIC, peningkatan kapasitas kader, serta kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan unsur lain, percepatan pencegahan stunting di Lotim diharapkan semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diikuti OPD terkait, camat, UPTD P3AKB, kepala puskesmas, BUMN, BUMD, swasta, LSM, komunitas, organisasi profesi, koordinator Satgas Pendamping Keluarga, penyuluh KB, PLKB, dan Tim Pendamping Keluarga.
