Lombok Timur - radarselaparang.com || Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti pertemuan virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Agenda ini menjadi tindak lanjut komitmen bersama perbaikan tata kelola pemerintahan daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Senin (14/9/2026).
Pemda dan DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti pertemuan virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Agenda ini menjadi tindak lanjut komitmen bersama perbaikan tata kelola pemerintahan daerah se-Provinsi NTB
Dari Pemda Lotim hadir Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Sementara dari DPRD hadir Ketua DPRD, para ketua fraksi dan ketua komisi.
Pertemuan ini merupakan rangkaian lanjutan dari kolaborasi KPK, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pemerintah Provinsi NTB yang sebelumnya digelar di Mataram. Fokus forum kali ini memastikan komitmen yang telah disepakati tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Perwakilan BPKP NTB, Rubiyanto Pratomo Aji, menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal sebagai kunci membangun pemerintahan yang efektif, efisien, patuh aturan, dan berintegritas.
Menurutnya, pengawasan harus berfungsi sebagai instrumen pencegahan sekaligus alat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, inefisiensi, dan kegagalan pencapaian tujuan program pemerintah.
Penguatan itu, lanjut Rubiyanto, perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas sistem pengendalian, evaluasi, reviu, dan pengawasan pada seluruh siklus penyelenggaraan pemerintahan. Cakupannya mulai dari program prioritas, bantuan sosial, pengelolaan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
BPKP juga menyoroti pentingnya tindak lanjut yang terukur dan dilakukan secara berkala terhadap hasil koordinasi dan kesepakatan. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya berhenti pada temuan.
"Efektivitas pengawasan tidak hanya dilihat dari jumlah temuan, tetapi terutama dari keberhasilan pemerintah daerah menyelesaikan rekomendasi dan memperbaiki sistem," tegasnya.
Dalam forum tersebut, Pemda dan DPRD Lotim didorong untuk segera memetakan program prioritas yang rawan risiko, memperkuat peran inspektorat daerah, serta memastikan setiap rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan batas waktu yang jelas.
Sekda Lotim H. Muhammad Juaini Taofik menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan tersebut. Menurutnya, perbaikan tata kelola harus dimulai dari internal, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik dan akuntabel.
Dengan adanya pertemuan ini, Pemda dan DPRD Lombok Timur diharapkan mampu mengubah komitmen menjadi aksi nyata. Tujuannya satu, membangun pemerintahan daerah yang bersih, melayani, dan mampu mencegah potensi korupsi sejak dini.
