 |
| Wabup Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya menerima langsung Tim Verifikasi Lapangan Nominasi Desa Berkinerja Baik dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nasional Tahun 2026 di Desa Sakra Selatan |
Tim penilai yang terdiri dari Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diterima di Kantor Desa Sakra Selatan.
Dalam sambutannya, Wabup Edwin menegaskan kehadiran tim penilai menjadi pemicu semangat baru untuk memperkuat komitmen penanganan stunting di Lombok Timur.
"Penanganan stunting bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak bisa dilakukan secara instan, hasilnya tidak dapat langsung terlihat hanya dalam dua atau tiga bulan, karena ini soal membangun kualitas sumber daya manusia," ujar Wabup Edwin.
Menurutnya, dalam membangun manusia diperlukan ketelatenan dan inovasi. Salah satu inovasi yang lahir dari Desa Sakra Selatan adalah gerakan dengan akronim GETAK MAKO atau Gerakan Tolak Merarik Kodek. Melalui gerakan ini, pemerintah desa bersama daerah berupaya mencegah pernikahan anak di bawah umur yang menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting.
Wabup Edwin menegaskan proses penilaian ini bukanlah titik akhir. Yang paling utama adalah keberlanjutan program.
"Apapun hasil penilaian nantinya, praktik-praktik baik dari Desa Sakra Selatan akan kita replikasi ke desa-desa lainnya di Lombok Timur, mengingat desa merupakan basis utama penilaian dari pemerintah pusat," katanya.
Ia berharap, sejalan dengan pengembangan potensi daerah, berbagai langkah pencegahan dan intervensi stunting dapat terus dimaksimalkan. Upaya pencegahan sejak dini yang dirawat dengan telaten diyakini akan membuahkan hasil positif di masa depan.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Aprilia Kurnia Dewi menjelaskan kehadiran tim tidak hanya sebagai penilai, tetapi juga untuk mempelajari praktik baik yang telah dilaksanakan desa. Ia meminta seluruh jajaran dan masyarakat tidak tegang dan menyampaikan apa adanya mengenai program yang berjalan.
Ia menekankan keberhasilan penanganan stunting tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, melainkan dari keterlibatan aktif kader posyandu, PKK, KPM, Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting kecamatan, dan seluruh lapisan masyarakat.
Penilaian juga berfokus pada bagaimana desa mengintegrasikan penganggaran penanganan stunting, mengoptimalkan pelayanan bagi ibu dan anak, serta mendorong partisipasi aktif warga.
"Penanganan stunting tidak dapat dilakukan desa secara mandiri. Kepala desa harus terus berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Inovasi dan praktik baik yang telah dibangun harus terus dilanjutkan," ujar Aprilia.
Usai penerimaan, kegiatan dilanjutkan dengan telusur dokumen dan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikator Nasional didampingi TP3S kecamatan, KPM, dan TP PKK desa.
Turut hadir Tim TP3S Provinsi NTB, para Kepala OPD Kabupaten Lombok Timur, TP3S Kecamatan, Forkopimcam Sakra, Kepala Puskesmas, UPT Dikbud, UPT Dukcapil, Kepala Desa, Ketua BPD, kader posyandu, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda setempat. (RS)
