 |
| Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lotim (ALPA Lotim), Sibianul Kahir desak APH usut tuntas dugaan penerima fiktif di SPPG MBG Labuhan Haji Korleko. |
Dugaan tersebut mencuat karena menyangkut penggunaan anggaran publik yang harus valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu ini pun tidak dianggap sepele karena berkaitan dengan ketepatan sasaran program negara dan sudah terjadi selama sebulan lebih.
Menanggapi hal itu, Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lotim (ALPA Lotim), Sibianul Kahir, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut.
Ia mempertanyakan bagaimana proses pendataan penerima manfaat dilakukan, siapa yang melakukan verifikasi, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan setiap hari di dapur SPPG Labuhan Haji Korleko.
"Jika benar terdapat data penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka harus ada pemeriksaan secara menyeluruh. Jangan sampai angka di atas kertas berbeda dengan jumlah penerima manfaat yang benar-benar menerima makanan," ungkap Sibianul, Senin (6/10/2026).
 |
| Per hari ini Selasa (6/10/2026)Salah satu SMKS yang di naikkan SPPG MBG Labuhan haji Korleko sebagai penerima manfaat tetapi sekolah tersebut tidak pernah menerima MBG. (Sumber Radar BGN MBG) |
Sibianul juga mendesak pihak pengelola untuk membuka informasi secara terang benderang terkait jumlah penerima manfaat, mekanisme pendataan, distribusi, hingga bentuk pengawasan di dapur tersebut.
"Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami meminta dugaan ini dibuktikan atau dibantah melalui pemeriksaan yang transparan dan berdasarkan data," tegasnya.
Ditegaskan jika memang data yang tertera dalam radar MBG BGN itu kesalahan sistem, seharusnya sudah berubah dan tidak terjadi secara terus menerus.
"Pertanyaannya tidak mungkin ada sekolah muncul kalau tidak ada yang mengotak Atik. Sistem itu benda mati yang gerakkan sistem itu manusia, Apa ya ada mahluk halus yang menggerakkan sistem itu," ungkapnya.
Menurutnya, program MBG adalah program untuk rakyat, sehingga jangan sampai program yang seharusnya menghadirkan manfaat justru menimbulkan pertanyaan soal validitas data dan pertanggungjawaban anggaran.
"Jika semuanya benar dan sesuai aturan, tentu masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang terbuka. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tutupnya. (RS)
