Lombok Timur - radarselaparang.com || Perubahan iklim mulai menggerogoti sawah petani. Hal itu diungkap Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya dalam diskusi terbatas yang digelar Lombok Research Center (LRC), Kamis (15/10/2026).
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya dalam diskusi terbatas yang digelar Lombok Research Center (LRC).
Diskusi bertajuk Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem itu menghadirkan sejumlah jurnalis.
Di hadapan peserta, Wabup Edwin blak-blakan. El Nino memperpanjang kemarau, menguras air irigasi, dan berpotensi memundurkan musim tanam hingga dua bulan. Kawasan selatan seperti Sakra, Keruak, dan Jerowaru yang mayoritas tadah hujan menjadi yang paling rentan.
Dampaknya bukan hanya soal gagal panen.
"Penurunan hasil panen, harga pangan naik, petani kehilangan penghasilan. Itu bisa memicu kemiskinan ekstrem, ketegangan rumah tangga, bahkan meningkatkan kerentanan perempuan terhadap KDRT," tegas Wabup Edwin.
Karena itu arah kebijakan Pemkab 2027-2029 akan fokus pada adaptasi, menyelaraskan program pusat, provinsi, dan kabupaten. Infrastruktur air diperkuat, petani didorong ke pertanian modern, kelembagaan petani diperluas hingga buruh tani, tidak hanya Gapoktan.
Wabup Edwin mengakui anggaran pertanian daerah tak sampai lima persen dari total belanja. Strateginya jemput bola ke pusat.
Langkah konkret sudah berjalan. Hingga 12 Oktober tercatat 97 titik infrastruktur air ditangani, 92 titik irigasi pertanian senilai Rp 9,2 miliar, 25 sistem irigasi berbasis kekompakan masyarakat, dan 265 sistem air perpompaan senilai Rp 41 miliar yang masih berjalan hingga Desember.
Pemda juga mengandalkan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai skema transfer dana agar kelompok mengelola air secara mandiri. Targetnya 5.000 hektare lahan tergarap hingga Desember lewat program Pertanian Modern Advanced Agriculture System, dengan 197 kelompok petani sebagai pendamping.
Di lapangan, sebagian petani sudah beradaptasi dengan menyesuaikan pola tanam dan memanfaatkan sumber air seadanya.
Namun Wabup Edwin menegaskan adaptasi iklim tidak boleh berhenti di sawah.
"Kegagalan panen bisa memicu kemiskinan dan konflik rumah tangga. Program adaptasi harus lintas sektor," ujarnya.
Diskusi itu melahirkan rekomendasi penting, memperkuat kolaborasi pusat, provinsi, dan kabupaten agar program nasional benar-benar menjawab kebutuhan petani kecil Lombok Timur.
Ia juga menyinggung isu perizinan tambang yang harus dikelola hati-hati agar tidak memperburuk kerentanan lingkungan dan sosial. (RS)
