Daftar Isi [Tampil]

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moch. Edwin Hadiwijaya saat menandatangi kesepakatan KAD bersama Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan menekan laju inflasi regional.
LOMBOK TENGAH - radarselaparang.com || Mewakili Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera NTB di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang mengusung tema SIGAP PANGAN merupakan Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB ini fokus memperkuat sinergi antardaerah, peningkatan produksi, dan percepatan hilirisasi pangan.

Menyampaikan arahan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB H. Lalu Moh. Faozal menegaskan posisi strategis NTB sebagai penyangga pangan nasional harus dijaga. Namun ia mengingatkan inflasi NTB patut diwaspadai.

Berdasarkan rilis BPS, inflasi NTB September 2026 tercatat 0,36 persen mtm, 2,72 persen ytd, dan 4,18 persen yoy. Angka tahunan tersebut di atas batas atas sasaran inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen dan lebih tinggi dari inflasi nasional September 2026 sebesar 3,28 persen yoy. Inflasi tahunan NTB terus merangkak naik dari 3,01 persen pada Juli menjadi 4,03 persen pada Agustus dan 4,18 persen pada September.

Tekanan harga didominasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Untuk mengantisipasi gejolak komoditas seperti daging ayam dan telur, pemerintah melakukan intervensi melalui Kerja Sama Antar-Daerah pasokan telur bersama Pemerintah Kota Bima.

Gubernur menginstruksikan TPID tidak menunggu gejolak harga terjadi. Anggota TPID diminta peka memetakan wilayah surplus dan defisit sejak dini pada komoditas pemicu inflasi seperti cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah. Pemantauan harga berkala diperketat dan koordinasi bersama Bulog serta pelaku usaha diperkuat.

Meski Pemprov NTB meraih penghargaan TPID Terbaik Ketiga Wilayah Nusa Tenggara-Papua, Gubernur menegaskan tolok ukur keberhasilan bukan piala, melainkan harga pangan yang terjangkau. Pemprov menetapkan empat agenda utama, memperkuat produksi dan potensi pangan lokal, mengembangkan pertanian adaptif cuaca, mempercepat KAD dan hilirisasi pangan, serta memperkuat tata kelola pengendalian inflasi terintegrasi di seluruh kabupaten kota.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario Kartiko Pamungkas menyampaikan GPIPS merupakan langkah nyata di daerah untuk melengkapi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Gerakan ini berfokus pada empat pilar, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Hario mengingatkan inflasi 4,18 persen harus menjadi peringatan untuk memperkuat koherensi kebijakan dan sinergi lintas sektor. Penanganan inflasi tidak cukup dengan intervensi harga jangka pendek, diperlukan penguatan produktivitas di hulu dan hilirisasi pangan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menandatangani kesepakatan KAD bersama Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan menekan laju inflasi regional.

Kegiatan dihadiri seluruh kepala daerah se-NTB, PMI, dan Kepala BPS Provinsi NTB.