 |
| Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, H. Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H turun langsung ke kampung adat untuk memastikan tanah ulayat masyarakat hukum adat benar-benar terdata, terpetakan, dan terlindungi secara hukum |
Bertempat di kawasan Masyarakat Hukum Adat Amor-Amor, Dusun Desa Beleq, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, BPN Lombok Utara melaksanakan kegiatan Pendampingan Partisipatif Masyarakat Hukum Adat dalam rangka Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen BPN Lombok Utara dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang dekat, partisipatif, dan menghormati adat.
Acara diawali dengan sambutan Ketua atau Perwakilan Masyarakat Hukum Adat Pengorongan Amor-Amor, dilanjutkan sambutan sekaligus pembukaan oleh Staff Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Dr. Andi Tenri Abeng, A.Ptnh., M.H.
Kegiatan dipandu langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, H. Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., selaku moderator. Di bawah kepemimpinannya, BPN Lombok Utara memastikan setiap tahapan pengadministrasian berjalan transparan dan melibatkan masyarakat sebagai pemilik sah pengetahuan tentang tanahnya.
Melalui diskusi partisipatif yang difasilitasi BPN Lombok Utara, masyarakat bersama para pemangku kepentingan menggali identitas masyarakat hukum adat, kelembagaan, sejarah, subjek dan objek tanah ulayat, batas wilayah, hingga pranata sosial serta aspirasi masyarakat adat.
BPN Lombok Utara juga memberikan penguatan pemahaman bersama mengenai kebijakan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, pemetaan partisipatif, mekanisme Feedback and Grievance Redress Mechanism, serta penguatan kepastian tenurial masyarakat hukum adat.
Bagi BPN Lombok Utara, tanah ulayat bukan sekadar hamparan tanah. Di dalamnya tersimpan identitas, sejarah, nilai-nilai adat, dan warisan leluhur yang harus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, pendataan tidak boleh dilakukan sembarangan, harus dari cerita, kesepakatan, dan persetujuan masyarakat adat itu sendiri.
Dengan langkah ini, BPN Lombok Utara berharap tanah ulayat Amor-Amor tidak lagi rawan konflik, tidak mudah diklaim pihak lain, dan tetap terjaga untuk anak cucu.
'Tanah terjaga, adat dihormati, hak masyarakat hukum adat terlindungi," tegas Shareh selaku Kepala BPN Lombok Utara. (RS)
