LOMBOK TIMUR - radarselaparang.com || Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin tidak main-main. Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Dana Transfer APBDP Tahun Anggaran 2026, dikesempatan itu Bupati Bupati memberi ultimatum tegas kepada seluruh OPD yang belum mencapai target, berlangsung di Ruang Rapat Utama II Kantor Bupati Lombok Timur, .Kamis (19/11/2026)
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Dana Transfer APBDP Tahun Anggaran 2026.
"Semua target harus terealisasi sebelum 15 Desember mendatang. Tidak ada alasan untuk menunda,"tegasnya.
Rakor ini ditujukan untuk melihat progres baik dari sisi pendapatan maupun belanja, membahas titik-titik yang harus dipercepat, serta pemaparan beberapa laporan yang menjadi kewajiban.
Bupati Warisin sebagai pemegang kuasa pengelola anggaran memberi arahan kepada OPD yang belum mencapai target agar segera menyelesaikan dan memastikan seluruh bagian bekerja sesuai tupoksi. Salah satunya dengan melakukan pembinaan kepada PPK, bendahara, dan penanggung jawab lainnya.
Seluruh target bisa terealisasi sebelum 15 Desember mendatang. Selain itu ketika rapat di pekan pertama Desember semua diminta sudah mengantongi data dan realisasinya.
"Dipercepat. Termasuk di OPD yang belum memenuhi target. Kita kerja untuk rakyat. Apa yang dikerjakan harus punya data output dan input yang jelas. Kuasai seluruh tugas kita. Harus sesuai tupoksi,"ungkapnya mempertegas kembali.
Pernyataan Bupati Warisin itu menjadi penegas bahwa bekerja untuk rakyat tidak cukup hanya dengan bekerja, tetapi harus bekerja dengan data yang jelas, dengan hasil yang terukur, dan dengan tanggung jawab yang sesuai tugas masing-masing.
Selanjutnya, dengan adanya aplikasi SIMATA, Bupati Lombok Timur mengharap semua pihak bergerak aktif dan membuat perencanaan yang baik agar kotak-kotak bisa terisi ke atas. Terutama untuk Inspektorat, diharapkan memberi perhatian lebih dan membuat perencanaan yang benar, serta lebih aktif, terus belajar dan memperbaiki komunikasi yang baik dengan bidang-bidangnya.
Bupati Warisin ingin SIMATA tidak hanya menjadi aplikasi, tetapi menjadi alat kontrol yang benar-benar hidup. Setiap kotak harus terisi, setiap perencanaan harus jelas, dan setiap OPD harus bergerak aktif.
Berdasarkan penyampaian Kepala BPKAD Muhammad Zaidar Rohman, capaian-capaian terkait realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercatat hingga 17 November 2026, Pendapatan daerah melalui APBD sampai akhir tahun 2026 yaitu Rp 3,301 triliun dan sudah terealisasi Rp 2,771 triliun atau 83,94 persen. Tahun lalu dalam kurun waktu yang sama realisasinya mencapai 98,99 persen.
Angka itu menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dikejar. Sisa waktu tinggal satu bulan, tetapi selisih dengan capaian tahun lalu masih cukup jauh.
Sementara itu dari sisi belanja tercatat baru terealisasi 68,19 persen atau Rp 2,318 triliun dari target Rp 3,400 triliun. Salah satu faktornya adalah banyak kegiatan yang direalisasikan melalui APBD perubahan dan baru mulai dilaksanakan OPD. Sedangkan untuk pembiayaan, dari target sebesar Rp 98,199 miliar telah direalisasikan sebesar Rp 99,834 miliar.
"Ini adalah angka yang tercatat di sistem. Di akhir mungkin angkanya bisa berbeda. Masih ada sisa waktu satu bulan untuk merealisasikan, mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa lebih," harapnya.
Selanjutnya dari sisi pendapatan, pendapatan bersumber dari pendapatan transfer per 17 November terealisasi sebesar 84,78 persen. Pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar 17,32 persen dan baru tercapai Rp 479,730 miliar dari target Rp 597,897 miliar atau baru terealisasi 80,24 persen. Secara umum realisasi PAD sebesar 80,74 persen terdiri atas pajak daerah 81,18 persen, retribusi 85,05 persen.Artinya, dari sisi PAD pun masih ada pekerjaan yang harus dipercepat. Pajak dan retribusi harus digenjot, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pelayanan kepada masyarakat.
Rakor ini dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Asisten Sekda, staf ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Direktur BLUD, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, dan Camat se-Kabupaten Lombok Timur.
Kehadiran seluruh unsur itu menunjukkan bahwa evaluasi ini bukan sekadar rapat rutin. Ini adalah rapat untuk memastikan bahwa uang rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat, dan seluruh target APBD 2026 bisa dituntaskan tepat waktu. (RS)


