LOMBOK TIMUR - radarselaparang.com ||Pendopo Bupati Lombok Timur (Lotim) menjadi saksi penyerahan santunan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, Di sela agenda Dekranasda Lotim, pimpinan daerah menyerahkan secara simbolis santunan senilai total Rp883 juta kepada 11 keluarga pekerja. Kamis (12/11/2026).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Timur, Muhammad Johan Firmansyah, saat mendampingi penyerahan simbolis klaim BPJS Ketenagakerjaan.
Penyerahan ini menjadi kabar penting bagi ribuan pekerja di Lombok Timur. Santunan tersebut bukan sekadar bantuan, melainkan hak pekerja yang telah terdaftar dan kini dirasakan langsung oleh ahli warisnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lombok Timur, Muhammad Johan Firmansyah, mengatakan penyerahan santunan ini merupakan salah satu manfaat program yang dirasakan masyarakat berkat kehadiran pemerintah daerah yang terus mendorong kepesertaan.
"Ada penerima yang mendapatkan manfaat beasiswa untuk dua orang anak hingga Rp200 juta, ada yang Rp158 juta, ada yang Rp74 juta, dan ada pula yang puluhan juta rupiah. Semua klaim dibayarkan melalui proses yang terus berjalan," ucap Johan.
Johan menegaskan, manfaat BPJS Ketenagakerjaan sangat luar biasa dan tidak hanya dirasakan ketika pekerja mengalami risiko meninggal dunia. Ada juga bantuan iuran, beasiswa pendidikan untuk anak, hingga perlindungan bagi pekerja mandiri yang selama ini bekerja tanpa jaminan.
"Hingga Oktober 2026, total pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan di Lombok Timur sudah mencapai Rp42,7 miliar untuk 3.705 kasus. Sementara jumlah peserta hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 202.123 pekerja," terangnya.
Peserta tersebut berasal dari empat segmen, yaitu Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah atau Mandiri (BPU), Pekerja Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah daerah memastikan setiap pekerja bisa masuk dalam salah satu segmen tersebut.
Tidak berhenti di santunan, ada kabar lain yang ditunggu pekerja. BPJS Ketenagakerjaan saat ini sedang melakukan pengumpulan dan validasi data untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk 3 bulan yang dibayarkan sekaligus. Artinya, satu pekerja akan menerima Rp900.000.
Potensi BSU di Lombok Timur terbilang besar. Dari sekitar 109 ribu peserta penerima upah, setelah dikurangi pekerja migran dan jasa konstruksi, tersisa sekitar 70 ribu data yang akan difilter berdasarkan gaji di bawah Rp3,5 juta. Potensi dana yang akan masuk ke pekerja Lotim diperkirakan mencapai Rp50 hingga Rp68 miliar.
Syarat penerima BSU antara lain Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, memiliki gaji paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau setara UMK setempat, bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri, serta diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam program ini, BPJS Ketenagakerjaan kembali dipercaya sebagai penyedia data calon penerima. Verifikasi pertama dilakukan BPJS terkait data tenaga kerja, upah, dan nomor rekening, kemudian dilanjutkan verifikasi dan penetapan penerima oleh Kemnaker.
Johan mengajak pemberi kerja untuk aktif mendaftarkan seluruh pekerjanya, membayar iuran tepat waktu, dan melaporkan upah sesuai sebenarnya agar BSU tepat sasaran. Pekerja juga diimbau berhati-hati terhadap informasi hoaks dan upaya penipuan yang mengatasnamakan BSU.
Pekerja dapat mengecek eligibilitas dan status penyaluran BSU secara mandiri melalui laman https://bsu.kemnaker.go.id/
Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemda Lotim berharap semakin banyak masyarakat yang paham bahwa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berarti memiliki perlindungan nyata, dari santunan, beasiswa anak, hingga subsidi upah yang menjaga daya beli pekerja. (RS)
